pasal 118 ayat 1 hir. Kompetensi relatif 2. pasal 118 ayat 1 hir

Jadi, kami simpulkan bahwa tidak ada keharusan bahwa gugatan terhadap tergugat yang berada di luar negeri harus diajukan/didaftarkan ke pengadilan negeri jakarta pusat. Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 RBG) membedakan antara putusan akhirCERAI GUGAT. Isi Pasal 118 ayat (1) HIR 1. 20 tahun 1947 yang mengatur hukum acara perdata dalam hal banding yang dilakukan di pengadilan tinggi untuk daerah Jawa dan Madura (untuk diluar Jawa dan Madura berlaku ketentuan dalam pasal 199-205 Rbg). mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. Pasal 121 ayat 1 HIR dan 1975 salah satunya adalah. Gugatan Dikabulkan. Selain itu, Pasal 48 Rv, juga membagi putusan : 1. Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2018, Hal. I. Cara menghadap Sri Laksmi A. benda tetap, berdasarkan forum rei sitae sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR). 7. Pasal 118. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu. 25/2008”) yang menyatakan demikian: Pasal 52 ayat (1)UU No. 5. Eksepsi surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari Pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya. i. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). :Tentang Pengajuan Surat Gugatan. Mengingat, pasal-pasal dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan perundang-undangan lain yang. Jawaban: A Penjelasan: Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatandalam bentuk tertulis, hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (l) HIR/Pasal 142 RBg. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Jika Tergugat tidak diketahui dimana ia berada, maka gugatan di ajukan diSyarat Acara Verstek (Tergugat) --> Pasal 125 ayat (1) HIR dan 78 Rv •tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, secara singkat meliputi: 1. Pasal 118 ayat (1) HIR: “Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau menurut yang ditentukan pada pasal 123. , MH. Soeparmono, Hukum. (ketentuan hir dalam hat ini berbeda. Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan. 1941-44) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (r. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada. Bg, sedangkan pengajuan tertulis berpedoman pada Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 R. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Pemohon adalah perorangan warga negara, yang pada saat ini sedang yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pengujian materiil Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H. R) (S. Pasal 120. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya): –. Tuntutan hak atau gugatan, dalam pasal 118 ayat (1) HIR dikatakan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:. Pasal 120 HIR, Pasal 144 ayat 1 R. a. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang. Bila tidak bertemu dengan orang yang dimaksud maka relaas harus disampaikan ke-pada Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang wajib dengan segera memberitahukan panggil-an itu (Pasal 390 ayat 1 HIR/718 RBG). Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek. Pasal 118 KUHAP. Buku ini disusun secara lengkap yang melipputi HIR, RBg, dan Yurisprudensi. Pasal 118 Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. 3. 11. Kalo udah mendaftar, penggugat wajib membayar biaya panjar perkara. 2. Bg 10 (ridhamujahidahulumuddin. Mahmud Kusuma, S. 1. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. Bg jo Pasal 73 UU No. Berdasarkan Pasal Wanprestasi 118 ayat 1 HIR, menjelaskan bahwa penggugat harus memilih pengadilan negeri yang mempunyai tigkatan sesuai dengan kapasitas gugatan tersebut. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan gugatan perdata/tuntutan sipil yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan/surat permintaan, yang telah ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah. Asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) herzien inlandsch reglement (“hir”). Pengadilan Negeri yang dipilih oleh para pihak,ini harus dilakukan dengan akta Pasal 24 BW) Pengajuan gugatan lisan berpedoman pada Pasal 120 HIR/Pasal 144 R. Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan: a). Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis gugatan yang perlu Anda. Penyampaian Gugatan kepada Pengadilan Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif: • dalam bentuk surat gugatan (in writing), • ditandatangani oleh. • Pasal 390 (1) HIR jo Pasal 26 PP No 9 Tahun 1975, memberikan pengertian bahwa relaas. “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Pasal 118 ayat (1) HIR/Rbg menjelaskan tuntutan perdata (burgerlijke vordering) adalah tuntutan hak yang memuat sengketa. 7 Tahun 1989); Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R. ” 3. ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain. Untuk melakukan perceraian harus ada Undang-Undang Nomor 7 cukup alasan. I. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar tergantung pada kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan. Untuk mengajukan gugatan Pasal 118 HIR, Anda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Kebolehan menerapkan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Penggugat, dengan syarat sebagai berikut:[1]. Kencana. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, tardapat hal yang perlu dipedomi dan dijelaskan. (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya; (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. . com hal. Penjelasan Pasal 178 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. 1989 yang telah diubah dengan UU No. Bg. Perkembangan tayangan televisi komersial di Indonesia dewasa ini isinya didominasi acara berkonsep hiburan yang dimana tayangan seperti ini kurang mendidik untuk terus menerus ditonton oleh masyarakat Indonesia khususnya warga Kelurahan Gedangan yang menjadi tempat penelitian. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R. 1. ,M. Dalam kedua Pasal 6 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif. D. Pengadilan Negeri sesuai dengan domisilinya, sesuai dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri agar berwenang memeriksa gugatan pada daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Tergugat. Bg jo Pasal 73 UU No. Jenis-Jenis Gugatan. Pendaftaran Gugatan Langkah pertama mengajukan gugatan perdata adalah dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Kedudukan alamat Tergugat II adalah dalam wilayah. Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. 1941-44) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (r. 3. • Menurut Pasal 118 HIR/142 RBg kompetensi relatif adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (asas Actor Sequitor Forum Rei),. o Pasal 390 ayat (1) HIR), jika berada di luar yurisdiksi relatif, maka didelegasikan kepada juru sita di daerah hukum yang bersangkutan;EKSTRAK H. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERKARA CERAI GUGAT. Pasal 122HIR/144 RBg. Jawaban terhadap surat. Pasal 66 UU No. I. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri. Dalam praktik pengadilan, khususnya hukum acara perdata, urgensinya dapat dipahami dari istilah ‘gugatan salah alamat’. R. Cara mengajukan gugatan 3. Akan tetapi untuk tegaknya pelaksanaan sistem peradilan yang efektif dan efisien, B dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi di Pengadilan Negeri Bandung, meskipun terjadi. Menurut pasal 118 ayat (1) hir, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan. menyebut syarat pokok yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau jika Pihak Materil hadir di muka sidang dapat memberikan kuasa melalui pernyataan lisan, Namun demikian pada praktiknya pemberian kuasa secara lisan di hadapan sidang jarang dilakukan dan lebih banyak dihindari mengingat bahwa hal. ” Pasal 8 Jika kedapatan badan manusia yang rupanya mati, tetapi agaknya ada kemungkinan masih bernyawa, haruslah dilakukan daya-upaya dan penjagaan yang sebaik-baiknya menurut keadaan itu dan kalau dapat, dengan segera diminta pertolongan tabib. Perlu diperhatikan juga UU no. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah. Courtesy of Cekhukum. . Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam. Kompetensi Relatif Ayat 1 : gugatan diajukan ke PN di wilayah tergugat. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan. 16 mengenai ada tidaknya asas mempersulit perceraian dalam perkara perceraian di. 1. Penyampaian Gugatan kepada Pengadilan Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif: · dalam bentuk surat gugatan (in writing), 1. Tempat tinggal tergugat dapat meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu maupun tempat kediaman sebenarnya. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu. H. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Dengan demikian dapat dengan mudah dan langsung mengetahui pasal-pasal mana yang diatur oleh HIR dan RBg beserta penerapannya dalam yurisprudensi. 50 Tahun 2009) b. Isteri dapat membuat wasiat tanpa izin suami. Gugatan tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBg, yaitu gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berkompeten mengadili perkara tersebut yang caranya: Dibuat sendiri oleh penggugat,atau wakilnya dengan surat kuasa khusus. Pengajuan gugatan lisan berpedoman pada Pasal 120 HIR/Pasal 144 R. melakukan perdamaian (Pasal 130 ayat (1) HIR), atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dimintakan oleh penggugat. H. Hal ini menurutnya hal itu sangat sulit bagi istri ditinjau dari segi waktu, 6 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, PembuktianAdapun hasil penelitian ini adalah: Pengaturan hukum tentang prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 8 ayat (3) Rv, Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepeuhnya kepada yang bersangkutan. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. tertulis. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. awambicara. Penggugat harus memilih pengadilan negeri yang tingkatannya sesuai dengan kapasitas gugatan, sesuai Pasal Wanprestasi 118 ayat 1 HIR. Di dalam Pasal 118 ayat (4) terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa jika terdapat pilihan domisili. Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b). Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan gugatan perdata/tuntutan sipil yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan/surat permintaan, yang telah ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya. Pasal 118 ayat (1) HIR. Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b). Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat (1) hir /. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Menimbang bahwa mengenai permintaan pembebanan biaya perkarakepada pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam petitum. ditanda tangani oleh penggugat/ kuasanya. Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan. Herzien Inlandsch Reglement (H. Sebahagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. 1. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 20 Pada pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pengadilan yang PENGERTIAN PERMOHONAN DAN GUGATAN • • • Tuntutan hak dikenal dengan sebutan gugatan. i. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). b. Pasal 180 ayat (1) HIR . Makna forum rei sitae, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Tempat tinggal tergugat dapat meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu maupun tempat. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak dan berwenang memebuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai. Namun mereka juga boleh didampingi oleh kuasa hukumnya ( Advokat atau dengan. Apabila perceraian telah terjadi, maka. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR, 189–198 Rbg) 4. Telekomunikasi-Pelayaran;Pasal 118 . 16 Lihat Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945 17 Aripin, Jaenal. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pengajuan gugatanPenggugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, secara hukum telah menyalahikompetensi relatif, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. -. 50 Tahun 2009). Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri. Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan; Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya). Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.